Sementara Ketua Komda LP-KPK Aceh Ibnu Khatab mengatakan terkait kebijakan program prioritas Pemerintah Aceh, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui APBA tidak tersentuh pada Program Pro Rakyat. Pada media ini tanggal 31/07/2024.
"Kemudian Ibnu menceritakan tentang usulan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Aceh C.q Dinas Terkait terabaikan begitu saja, sedangkan realisasi anggaran sudah memasuki pada triwulan ke 3 Tiga. Sepengetahuan kami satupun Program Tersebut belum terverifikasi pada penerima manfaat, sehingga masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah dan harapan mereka seperti digantung". Ujarnya
Namun dikutip dasarkan laporan dari intelijen yang disampaikan kepada Komda LP-KPK Aceh bahwa banyak kejanggalan dari kegiatan Pemerintah Aceh dalam tahap 2024. "Seperti pembangunan infrastruktur seperti kura- kura Berjalan. Kemudian lebih banyak program kelompok tertentu yang lebih diprioritaskan realisasi Anggaran, sedangkan usulan kelompok seperti UMKM, Petani/ perkebunan dan Nelayan terabaikan begitu saja". kayanya
"Lebih lanjut bnu minta Pemerintah melalui Bapak Pj Gubernur Aceh, setiap menunjukkan dan atau melih Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) benar-benar yang memiliki jiwa untuk mensejahterakan rakyat. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,
Lebih harus di utamakan berjalannya program yang pro rakyat". Tegasnya
"Pentingnya Ketua Komda Aceh Ibnu Khatab mendesak PJ Gubernur Aceh untuk lebih serius dan lebih hati-hati mengevaluasi dan menetapkan jajaran SKPA, harapnya dapat bersinergisitas mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga tantangan ambruknya ekonomi masyarakat tahun 2024, dapat tumbuh dan keluar dari garis kemiskinan". Tutupnya [•]
