Hal itu diungkapkan Said Pangilan Akrabnya: Menurutnya, Dewan saat ini sudah salah fungsi karena mereka menguasai anggaran, sehingga seenaknya membuat program untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga dan kelompoknya.
"Fungsi DPR cuma tiga, yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan tetapi selama ini mereka menguasai anggaran sehingga melahirkan banyak program fiktif alias program kepentingan bukan program kebutuhan rakyat. Makanya lebih baik aspirasi itu dihapuskan," katanya.
Jika ingin Aceh ini maju salah satunya yang harus diperbaiki yaitu Legislatif, jika DPR sudah menjalankan sesuai fungsi dan tidak menguasai anggaran maka mereka tidak terjerat masalah dan pastinya akan vokal dan berani bersikap jika Eksekutif macam - macam.
"Selama ini arah pembangunan Aceh tidak jelas, ini disebabkan adanya kepentingan Legislatif, sudah banyak modus dibalik pokir dewan dengan berbagai program untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena kami menilai yang benar - benar program kebutuhan masyarakat hanya dari Musrenbang," tambahnya.
Sudah banyak sekali buktinya yang ditimbulkan dari program aspirasi tersebut, seperti baru - baru ini yang mencuat masalah aspirasi beasiswa, aspirasi bantuan kelompok dan aspirasi publikasi media serta persoalan aspirasi lainnya di tingkat DPRK Kabupaten Kota di Aceh.
"Jika mereka mengusulkan sendiri dengan data sendiri dan mengerjakan sendiri atau mengambil manfaat fee untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ini sama dengan aspirasi sudah seperti warisan, seharusnya dewan terhormat jangan hanya slogan tetapi dibuktikan dengan sikap yang beretika dan bermoral jangan malah mempertontonkan sebaliknya, padahal kondisi Aceh saat ini sangat memprihatinkan," tegasnya lagi.
Jika ini terus dibiarkan, rakyat tidak akan pernah merdeka, masyarakat akan terus melarat dan hidup dalam kemiskinan karena anggaran cuma mereka yang menikmati, kalau begini sistemnya jangankan ada uang 100 triliun, 1.000 triliun pun ada uang di Aceh rakyat tetap hidup melarat dan miskin karena yang kaya raya cuma mereka dengan berbagai modus program untuk kepentingan bukan untuk kebutuhan masyarakat.
"Kita tantang dewan baik di DPRA maupun di DPRK yang mengaku bersih agar kita berikan penghargaan, setelah membuktikan kemana saja aspirasinya mengalir, apakah benar kebutuhan rakyat atau karena kepentingan lain?. Apakah manfaatnya untuk masyarakat atau untuk diri sendiri, keluarga dan kelompoknya?, selama ini sudah menjadi asumsi publik terkait fee dari setiap kegiatan aspirasi dewan, belum lagi persoalan membangun aset sendiri dengan aspirasi. Banyak sekali problem jika ditelusuri ada kemungkinan semua aspirasi bermasalah," tambah Saiful.
PSI berharap untuk kedepan anggota DPR mengembalikan marwah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sudah cukup gaji dan tunjangan yang diterima, jadilah wakil rakyat tempat mengabdi dan ikhlas membangun Aceh kedepan agar citra Aceh kembali bangkit, bagaimana syariat islam itu jangan hanya slogan tetapi juga melekat dari perilaku dan sikap para pejabat agar tidak rakus dan tamak demi rakyat hidup sejahtera.
"Mari sama-sama kita membangun Aceh dari keterpurukan dan kembalikan marwah Legislatif serta mendorong Eksekutif agar melahirkan pembangunan yang efektif dan solutif untuk kebutuhan masyarakat, karena selama ini pembangunan Aceh tidak ada titik awal dan titik akhir, bagaimana bisa maju jika seperti ini, semoga kedepan para pejabat lebih insaf dan tidak ada mufakat jahat untuk merampok hak masyarakat miskin," demikian ungkap Ketua Umum PSI, Said Saiful.
