Banda Aceh - Kunjungan Kerja Kemenko Polhukam Asdep Koord Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Pusat (Jakarta) yang dipimpin langsung Brigadir Jenderal TNI Rudy Syamsir S.H M.H dan Bridjen Laksamana Muda Halili, kegiatan ini Dalam Agenda Audiensi Pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Pusat yang disambut baik oleh ketua Badan Azhari Sip didampingi kepala sekretariat Dr Syukuri Bin Muhammad Yusuf, MA. serta diikut sertakan oleh beberapa kepala bidang dan kepala Deputi I (satu) Amin Ahmad Marzuki hari Senin tanggal 28/06/2022 di aula Kantor BRA Pusat.
Namun pernyataan Brigadir Jenderal TNI Rudy Syamsir S.H M.H mengatakan untuk membuat sinergitas dalam melakukan tugasnya masing-masing, dan pertemuan ini dilakukan untuk saling mendukung dalam menjalankan setiap program pemerintah. Pada wawancara hari ini Selasa tanggal 28/06/2022
Kemudian sambung Pimpinan Badan Reintegrasi Aceh BRA Pusat Ketua Azari.Sip Alias Cage bersamaan di dampingi Kepala Sekretariat, selama melaksanakan audiensi Bersama perwakilan menteri Polhukam Pusat. Alhamdulillah berjalan lancar pada Selasa, Juni 28, 2022 mulai pukul 14.30 Wib hingga selesai.
Azhari Cage sama kepada Sekretariat BRA Pusat, Pada kesempatan ini telah memaparkan capaian-capaian target kinerja yang telah dilakukan BRA selama ini. Bahwa tujuan untuk menjalin kerjasama, maka ada tiga kesimpulan dari yang hasil pertemuan yang telah kita simpulkan. katanya
Bahwa yang pertama kita ini meminta melalui kementerian Polhukam Asdep Koord Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia agar bisa lahan pertanian cepat terealisasikan, berdasarkan data yang telah kita rencanakan untuk segera direalisasikan. karena ini sudah berganti menteri.
Lanjut ketua badan Azhari dari Yang kedua, juga kita akan menyiapkan karena ini merupakan produk utama bagi para combatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Khususnya perkebunan peternakan dan pemberdayaan ekonomi lainnya, akan kita siapkan bahan nantinya dan akan kita serahkan kepada mereka.
Terakhir yang ketiga yang kedua yang ketiga, Azhari juga kita nanti pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022, kita akan koordinasikan dengan kementerian. Juga melakukan dan mungkin nanti akan kita undang berbagai pihak juru runding perdamaian GAM dan RI. Termasuk membahas tentang masalah bendera bulan bintang (Bendera Aceh), maka kita minta kepada menteri Dalam Negeri dan juga dengan pak presiden agar persoalan ini benar-benar dituntaskan. Ucapnya
Hingga jangan sampai koordinator agar kita memanggil dari pada perwakilan ini agar tidak terjadi kesimpulan tersebutdan kami merasa sangat menyambut baik kedatangan dari pada Polhukam Asdep Koord Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam dipimpin oleh Pak Rudi karena sudah tahu informasi-informasi yang berkembang di Aceh terhadap perdamaian.
Azhari Cage dapat kami sampaikan secara langsung kepada beliau Pak Rudi mendengar secara langsung tentang anggaran pada BRA yang memprihatinkan, dan hari ini juga seperti yang sudah pernah kita sampaikan selama ini. Menyangkut anggarannya untuk kebutuhan BRA masih kurang, jadi kita meminta bantu anggaran melalui APBN juga. Ini kepentingan adalah untuk menjaga perdamaian, kalau perdamaian ini terjaga dalam tanggungjawab bersama.
Nah karena selama ini anggaran sangat sedikit dan yang masuk pada BRA, ini yang kita bicarakan adalah sedangkan anggarannya tidak ada kecuali kalau ada tambahan dari APBN ini untuk menjaga atau melanjutkan dari pada amanah undang-undang yaitu dana pertanian ekonomi, bantuan sosial untuk korban konflik. untuk permasalahan ataupun bantuan sosial atau ekonomi yang masalah-masalah lainnya, itu menjadi ranah kepada masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan oleh Azahari Ketua BRA, Beliau menjelaskan pentingnya menerapakan sistem keadilan seperti lahan tanah untuk para Kombatan Gam sebagai salah satu cara untuk mencapai apa yang mereka garap di lahan yang berikan oleh BPN berkerjasama.
Dalam pertemuan tersebut dengan perwakilan dari Menteri Polhukam juga mengungkapkan, sistem kesejahteraan para Kombatan GAM berkerja dengan lahan yang di berikan sejumlah 2000 Ha, yang ada di kabupaten/Kota yaitu Aceh Utara, Pidie jaya, Aceh Besar, Naga Raya dan Aceh Jaya yang di bagikan Sertifikat Hak Milik pada waktu ulang tahun Mou Helsinki Finlandia perdamaian GAM dan RI tahun 2005, Pemberian Lahan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan sangat ini penting menjadi program prioritas. Tegasnya
"Harapan Azhari Cage Sebagai catatan, Pengawasan Penerapan pembagian lahan untuk para Kombatan GAM harus di awasi bersama karena di bagikan secara bertahap". Tutupnya [Red]